Pertanyaannya, "menurut Anda siapa yang paling bertanggung jawab dalam masalah banjir DKI Jakarta?".
Disediakan tiga opsi jawaban. Presiden Joko Widodo (Jokowi); Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama alias Ahok; atau masyarakat Jakarta?
Poling banjir ditutup beberapa saat lalu. Paling banyak responden (34,7 persen), menuding Gubernur Basuki Purnama alias Ahok mesti mengambil porsi tanggung jawab paling besar.
Sedangkan 33 persen pembaca masih menilai Presiden RI, Joko Widodo, yang juga bekas gubernur Jakarta, paling bertanggung jawab atas bencana banjir ibukota.
Sedangkan 32,3 persen pembaca menyebut warga DKI Jakarta sendiri yang menyebabkan banjir selalu datang ke wilayah ibukota negara ini.
Menarik, masih cukup banyak responden yang berpendapat Presiden Jokowi sebagai pihak paling bertanggung jawab dalam musibah langganan warga DKI.
Memang, kala menduduki kursi Gubernur DKI Jakarta, Jokowi mengaku punya solusi mengatasi banjir Jakarta.
Menurut Jokowi, banjir akan mudah diselesaikan dengan dua syarat. Pertama, adanya kemauan untuk menggunakan anggaran pemprov DKI Jakarta. Maka itu dibutuhkan skill dalam manajemen anggaran. Syarat kedua, ungkapnya, upaya mengatasi banjir tersebut tidak diboncengi oleh kepentingan lainnya.
Namun, dalam dua tahun masa kerjanya sebagai Gubernur DKI, masalah banjir tak menemukan solusi yang konkret. Pada saat ia menjabat, Jakarta kembali terendam seperti sebelumnya.
Tapi Jokowi tetap berdalih. Ia mengatakan, persoalan macet dan banjir di Jakarta akan mudah teratasi jika ia menjadi presiden. Dalihnya, seorang presiden akan mudah mengatur dan memerintahkan kepala daerah di kawasan Jabodetabek untuk bekerja sama.
Masalahnya, sejak Jokowi menjadi presiden pada Oktober 2014, banjir tetap rutin berkunjung, sementara pemerintah pusat dan provinsi masih tidak berdaya.
Bisa ditebak pula, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok duduk di urutan pertama sebagai pihak yang paling bertanggung jawab. Pengganti Jokowi ini kerap main tunjuk sana-sini dalam hal yang merugikan warga Jakarta. Ahok pernah menyebut warga miskin yang hidup di bantaran sungai menjadi salah satu penghambat penanganan banjir.
Ahok juga menuding PLN mematikan listrik sehingga 12 pompa air di Waduk Pluit tidak bekerja maksimal. Hanya dua yang menyala, sementara sisanya mati. Akibatnya, menurut Ahok, pompa tidak bisa menanggulangi luapan air yang banyak.
Namun, setidaknya Ahok sudah meminta maaf kepada warga Ibu Kota karena banyak pemukiman masih terendam banjir. Khususnya di wilayah barat dan timur Jakarta.
[ald]
BERITA TERKAIT: