Di Kalimantan Barat, pembangunan infrastruktur jalan masih menjadi PR. Ada dua kendala kenapa bidang itu sulit diwujudkan. Pertama, karena tidak memadainya APBD, dan kedua karena banyak 'calon' lahan jalan yang masuk kawasan hutan lindung.
Demikian dijelaskan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalbar, Ahi MT di ruang kerjanya, Komplek Kantor Gubernur Kalbar, Pontianak (Senin, 13/4).
Saat ini, kata Ahi, Kalbar hanya memiliki APBD Rp 4,51 triliun. Dan soal kawasan hutan lindung, lanjut Ahi, kesulitannya adalah pembebasan lahan. Ia pun mengaku heran kenapa hutan lindung yang notabena milik negara, proses mendapatkan izin untuk pembangunan jalan terkesan lama.
Ahi berharap, lewat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kalbar (Selasa besok, 14/4), yang akan dihadiri oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrianof H Chaniago, pusat benar-benar bisa memberi perhatian khusus kepada Kalbar.
"Ini sangat memalukan, infrastruktur jalan di perbatasan sangat jauh tertinggal di banding wilayah tetangga, yang berbatasan langsung, Malaysia," tukas Ahi.
[ysa]
BERITA TERKAIT: