Demikian disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, saat menyampaikan sambutan pembukaan Kongres IV PDI Perjuangan di Inna Grand Bali Beach, Bali (Kamis, 9/4).
Dengan amanat UU dan sistem demokrasi ini, lanjut Megawati, maka Presiden dan Wakil Presiden sudah sewajarnya juga menjalankan garis kebijakan politik partai. Dan itulah mengapa kebijakan partai harus menyatu dengan kehendak rakyat sehingga suara rakyat yang tersembunyi bisa disuarakan partai.
Megawati pun mengingatkan, saat ini ada sementara pihak yang selalu mengatasnamakan independesi dan mengatakan bahwa partai adalah beban demokrasi. Megawati pun tidak menutup mata memang ada kelemahan di tubuh partai dan ini menjadi kritik serta otokritik
"Tapi mengatakan partai hanya ornamen demokrasi dan hanya alat tunggangan politik sama artinya mengkerdilkan arti kolektifitas rakyat," tegas Megawati.
Kini, tegas Megawati, sentimen partai semakin lantang terdengar. Ia pun yakin gerakan deparpolisasi tersebut tidak berdiri sendiri. Ada simbiosis anti partai dengan kekuatan modal.
"Meraka tidak mau bangun partai, tidak mau organisasi rakyat. Mereka hanya menunggu dan menunggu. Mereka adalah kaum oportunis yang menyalip di tikungan untuk masuk dalam kekuasaan," ungkap Megawati.
[ysa]
. Berdasarkan UU Pemilu, presiden dan wakil presiden dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Presiden tidak dicalonkan secara independen. 
BERITA TERKAIT: