"Contoh dari
market failure di Indonesia yaitu masih adanya pasar monopoli dan pasar oligopoli dalam komoditas seperti beras, gula, atau cabai. Akhirnya, harga sulit dikendalikan. Nah, harga komoditas ini ditentukan oleh kegagalan pasar," kata ekonom dari IPMI International Business School, Jimmy M Rifai Gani, dalam keterangan beberapa saat lalu (Rabu, 7/4).
Menurut Jimmy, bila pemerintah membuat kebijakan dengan mengacu pada harga pasar yang masih belum stabil, maka rakyat bakal merasakan kenaikan harga berbagai komoditas di saat kurs rupiah semakin melemah atau Indonesia Crude Price (ICP) kembali normal.
Ketika harga minyak dunia anjlok hingga dibawah 50 dolar AS per barel, katanya, pemerintah memang memiliki kelonggaran fiskal hingga Rp 92 triliun. Dana tersebut dialokasikan ke sejumlah proyek pembangunan seperti lima proyek MRT, tol atas laut, 20 stadion kelas dunia, jatah anggaran pembangunan untuk 65.714 desa, 16 bandara, 9 proyek rel kereta dan lain-lain.
"Namun, bagaimana jika uang penghematan subsidi itu sudah dialokasikan, sementara harga minyak dunia kembali normal? Jangan main-main, karena kenaikan harga minyak ini berdampak besar, terutama rakyat yang masih dibawah garis kemiskinan. Oleh sebab itu, kelonggaran fiskal seharusnya dapat dialihkan ke sesuatu yang berdampak langsung terhadap rakyat," katanya.
Mantan Direktur Utama PT Sarinah itu menilai para teknokrat ekonomi negara perlu mengambil langkah-langkah fundamental perekonomian domestik.
"Langkah jangka pendek seperti subsidi, masih diperlukan untuk mendukung fundamental ekonomi Indonesia dalam jangka panjang," demikian Jimmy.
[ysa]
. Dalam sistem ekonomi liberal, semua harga memang ditentukan kekuatan pasar. Namun, pemerintah Indonesia saat ini masih membiarkan, bahkan membentuk struktur pasar yang gagal di dalam pasar komoditas domestik. 
BERITA TERKAIT: