Sumbar merupakan salah satu provinsi yang jika dilihat dari indeks rawan bencana yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) termasuk dalam kategori tinggi. Hal tersebut mengingat di provinsi ini memiliki kondisi geografis yang mudah sekali terkena gempa. Selain itu, terdapat lima gunung api aktif (Gunung Merapi, Talamau, Talang, Tandikem, dan Kerinci).
Wakil Ketua Komisi VIII Sodik Mudjahid mengatakan, semakin besar negara maka akan semakin kuat tatanan sosial dan ketahanannya dalam menghadapi bencana.
Tujuan dari kunjungan kerja ke Sumbar adalah untuk melihat kesiapan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumbar dalam penanggulangan kebencanaan yang didorong oleh realitas di atas.
"Selain pendekatan modern kebencanaan yang secara legal ditangani oleh BNPB dan BPBD, perlu juga melibatkan peran ulama. Karena bencana bukan semata faktor alam tetapi juga dari aspek perbuatan manusia, termasuk di dalamnya tingkat kemaksiatan," imbuh Sodik dalam keterangannya, Senin (30/3).
Mengenai peran ulama dalam sosialisasi mitigasi bencana, Plt Kepala BPBD Provinsi Sumbar mengatakan bahwa pihaknya sangat memahami pentingnya aspek tersebut. Bahkan, BPBD Provinsi Sumbar sudah bekerja sama dengan para profesor, cendekiawan, dan tokoh masyarakat yang ada di Sumbar untuk menuliskan materi Sosialisasi Mitigasi Bencana melalui khotbah.
"Kami sudah mewujudkan hal tersebut. Pada tahun 2014 kami undang para profesor dan tokoh masyarakat untuk membuat materi khotbah berisi mitigasi bencana," ungkap Kepala BPBD Sumbar.
Buku Mitigasi Bencana yang dimaksud berjudul "Khutbah Mitigasi Bencana: Bangkit dari Ujian" yang dicetak pada tahun 2014 oleh BNPB.
[rus]
. Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja Manajemen Penanggulangan Bencana ke Provinsi Sumatera Barat pada 26-28 Maret 2015 lalu. 
BERITA TERKAIT: