Dalam konteks inilah, Perusahaan Gas Negara (PGN), sebagai BUMN pengelola energi alternatif non fosil, menunjukkan komitmen mendukung industri nasional dalam mengadapi persaingan di era MEA nanti. Selama tahun 2014, PGN terus mengembangkan infrastruktur jaringan gas bumi untuk mengalirkan energi baik gas bumi ke berbagai segmen pelanggan, mulai dari rumah tangga, UKM, komersial, industri, pembangkit listrik dan transportasi.
"Di tahun 2014 pula,
floating storage and regasification (FSRU) Lampung sudah beroperasi secara komersial yang mengalirkan gas bumi untuk pembangkit listrik PLN," kata Direktur Utama PGN, Hendi Prio Santoso, dalam keterangan beberapa saat lalu (Senin, 16/3).
PGN juga, ungkap Hendi, menyelesaikan jaringan pipa distribusi di Lampung sepanjang 90 kilometer. Dan catatan positif dalam pembangunan infrastruktur PGN selama 2014 adalah mewujudkan energi non fosil yang ramah lingkungan, murah dan terjamin pasokannya bagi industri. Sehingga bisa meningkatkan daya saing bagi industri nasional dan sekaligus juga tetap menjaga lingkungan hidup.
"Tida ada lagi calo gas tak ada di lingkungan dan pengelolaan bisnis PGN. Korupsi tak ditolerir sedikit pun dalam organisasi PGN melalui penguatan nilai-nilai dan budaya perusahaan. Sehingga gerak laju PGN dapat menghasilkan kinerja dan performa terbaiknya,dengan biaya yang efisien," ungkap Hendi.
Tahun 2015, lanjut Hendi, PGN akan memperluas pasar gas bumi dari FSRU Lampung ke segmen pelanggan lainnya. Proyek clustering CNG di Tambak Aji Semarang, Jawa Tengah juga sudah mengalirkan gas bumi untuk pelanggan rumah tangga dan industri. Proyek clustering ini dilanjutkan dengan pembangunan jaringan pipa terintegrasi Jawa Tengah yaitu pipa distribusi Kendal, Semarang, Kudus, Pati, Ungaran, Solo Raya.
Proyek pipa distribusi Cikande-Bitung (provinsi Banten) sepanjang 30,5 kilometer juga sudah selesai dibangun untuk mendukung jaringan distribusi gas bumi di wilayah Jawa Barat-Banten-DKI Jakarta.
"Begitu pula pipanisasi Tanjung Uncang Panaran di Batam, Kepulauan Riau sepanjang 18 kilometer juga telah selesai dibangun," demikian Hendi.
[ysa]
. Pemerintah, dalam hal ini BUMN, harus bergerak cepat untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Apalagi dalam menghadapi pasar bebas di kawasan ASEAN ini dibutuhkan pembangunan terintegritas di bidang infrastruktur. 
BERITA TERKAIT: