DPRD kemudian sepakat menggunakan hak angket untuk kasus ini. Ahok melawan dan berargumen bahwa dirinya melangkahi DPRD DKI karena khawatir "dikadali" lagi oleh DPRD.
Sementara menurut hasil penelitian Lingkaran Survei Indonesia Denny JA (LSI Denny JA) menyebutkan bahwa mayoritas publik menyatakan lebih percaya dengan sikap dan komitmen Ahok dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dibanding dengan kepercayaan mereka terhadap DPRD Jakarta.
"Sebesar 60,77 persen publik menyatakan percaya dengan komitmen Ahok untuk pemerintahan yang bersih. Dan hanya sebesar 22,65 persen yang percaya dengan komitmen DPRD Jakarta untuk pemerintahan yang bersih," jelas peneliti LSI Denny JA, Ade Mulyana saat konferensi pers di Rawamangun, Jakarta (Selasa, 10/3).
Sementara terkait pengajuan hak angket yang diajukan DPRD Jakarta, publik merasa pesimis dan menilai bahwa hak angket DPRD tersebut tidak diperlukan.
"Sebesar 51,25 persen publik menyatakan bahwa hak angket (hak penyidikan) yang bias berujung pada pemakzulan tersebut tidak diperlukan terhadap Ahok. Hanya 35,30 persen publik yang menyatakan mereka cenderung mendukung penggunaan hak angket terhadap Ahok," lanjut Ade.
Survei ini dilakukan pada tanggal 3 hingga 4 Maret 2015 di 33 Provinsi di Indonesia. Survei menggunakan multistage random sampling dalam menarik sample sebanyak 1200 responden. Dengan estimasi
margin of error sebesar 2.9 persen. Selain survei, LSI Denny JA juga melengkapi data dan analisis melalui iriset kualitatif yaitu dengan metode
in depth interview.
[ysa]
. Pasca konflik KPK dan Polri, salah satu isu yang menarik perhatian publik adalah konflik Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok vs DPRD DKI. Ahok dinilai melakukan tindakan inkonstitusional karena mengajukan versi APBD yang tidak ditandatagani oleh DPRD DKI ke Mendagri. 
BERITA TERKAIT: