. Perluasan peran dan kekuasaan Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan dalam Perpres baru yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo yang menimbulkan polemik dan tumpang tindih dengan struktur pemerintahan yang ada semestinya tidak perlu terjadi jika proses politiknya dikomunikasikan dengan baik di antara pembantu presiden.
"Wajar saja Luhut mendapat peran. Dia ikut berjuang. Yang keterlaluan itu kalau lawan politik saat pilpres beda visi-misi sejak awal diberikan tempat di Istana. Saya pikir komunikasi politik internal Istana perlu diperbaiki agar sinkronisasi keputusan dan kebijakan Presiden tidak berada dalam ruang hampa," kata Direktur Eksekutif Pusat Kajian Trisakti, Fahmi Habsyi, beberapa saat lalu (Selasa, 10/3).
Fahmi mengingatkan bahwa sejak awal Jokowi memberikan peran dan fungsi Luhut Panjaitan untuk membangun dan memperbaiki komunikasi politik internal Istana maupun eksternal dengan publik maupun partai politik.
"Politik dan kekuasaan itu memang butuh kesabaran. Saya pikir Luhut Panjaitan layak mendapatkan posisi menteri dalam
reshuffle kabinet mendatang. Dibanding memaksakan peran dengan menghargai beliau yang menimbulkan kegaduhan tatanan kenegaraan," pungkasnya.
"Tidak elok kalau harapan Jokowi terhadap peran Kepala Staf Kepresidenan yang diberikan malah mereduksi kualitas komunikasi politik itu sendiri ke dalam dan ke luar," demikian Fahmi.
[ysa]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: