"Dengan demikian, belum tentu 16 WNI itu bergabung dengan ISIS," kata anggota Komisi I dari Fraksi PDI Perjuangan, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, kepada
Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Senin, 9/3).
Karena itu, tegas TB Hasanuddin, hal ini perlu dipelajari dahulu, dan aparat intelijen harus menjelaskan kepada publik apa yang sesungguhnya terjadi dengan ke-16 WNI tersebut. Apakah misalnya memang mereka bergabung dengan ISIS, atau apakah mereka masih berada di wilayah Turki, atau mungkinkah mereka sedang melakukan ibadah umroh, atau ada terjadi penculikan.
"Semua itu harus dijawab BIN dan BIN harus kerja sama dengan intelijen luar negeri, termasuk kerja sama dengan atase pertahanan di Turki," ungkap TB Hasanuddin.
Dan seharusnya juga, sambung TB Hasanuddin, aparat intelijen harus bisa memprediksi persoalan seperti ini sejak kemunculan ISIS. Lebih-lebih sudah menjadi rahasia umum bila beberapa negara, terutama Turki, menjadi pintu masuk menuju Irak dan Suriah.
"Harusnya persoalan ini udah diwaspadai dan diantisipasi sejak awal," ungkap TB Hasanuddin, sambil mengatakan bahwa sejak awal aparat intelijen juga seharusnya bekerjasama dengan imigrasi dan agen-agen travel. Lebih-lebih akhir-akhir ini cukup banyak agen travel yang mempromosikan perjalanan ke Turki.
"Nah aparat intelijen juga bisa meminta keterangan dari agen travel. Misalnya mengapa agen travel tidak menahan paspor. Sebab bila perjalanan memakai agen travel, biasanya paspor dipegang agen travel, lalu biasanya jadwal dan kegiatan sudah ditentukan. Lalu apakah ke-16 WNI pergi berkelompok atau tidak," ungkap TB Hasanuddin.
Di sisi lain, TB Hasanuddin menilai pemerintah Turki sendiri memiliki kepentingan sehingga tidak terlalu ketat dalam menjaga wilayah perbatasan.
[ysa]
. Agak sulit diterima logika bila 16 warga negara Indonesia (WNI) yang hilang di Turki bergabung dengan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Sebab di antara mereka ada yang membawa serta keluarga, bahkan dengan empat anaknya. 
BERITA TERKAIT: