Neta: Jokowi Harus Bertanggung Jawab Membangun Soliditas Polri

Hari ini Presiden Joko Widodo membukan Rapim Polri di Gedung PTIK, Jalan Tirtayasa Raya, Jakarta Selatan, Selasa (3/3). Rapim Polri digelar Selasa 3 Maret hingga 5 Maret 2015.

Rapim Polri berlangsung setahun sekali dan umumnya dilakukan di awal tahun, untuk melakukan evaluasi dan proyeksi kerja Polri ke depan. Neta menilai, akibat cakar cakarannya elit Polri, rapim tahun ini berlangsung tragis, ironis dan dramatis. Sebab rapim berlangsung tanpa ada Kepala Polri, padahal inilah rapim pertama Polri di era pemerintahan baru Presiden Jokowi.

Artinya, lanjut Neta, rapim ini sangat strategis untuk membuat dan menjabarkan konsep kerja profesional Polri dalam mendukung konsep Revolusi Mental Presiden Jokowi. Tanpa adanya Kepala Polri tentu konsep kerja Polri untuk mendukung Revolusi Mental Jokowi patut menjadi pertanyaan.

"Bagaimana Polri bisa menerapkan konsep Revolusi Mental Jokowi jika di internal Polri sendiri masih curat marut," ungkap Neta dalam keterangannya, Selasa (3/3).

Neta menambahkan, ada empat poin yang harus dibahas dan dituntaskan dalam
Rapim Polri tanpa Kepala Polri ini. Pertama, penuntasan kasus adanya pengkhianat di tubuh Polri. Kedua, dievaluasinya aksi cakar cakaran elit Polri dalam perebutan posisi Kapolri pasca Jenderal Sutarman. Ketiga, Rapim Polri perlu menyiapkan berbagai kemungkinan dalam uji kepatutan dan uji kelayakan calon Kapolri Komjen Badrodin Haiti di DPR. Keempat, membangun soliditasi Polri pasca konflik Polri-KPK.

Hal itu, sambung dia, tidak mudah, mengingat polarisasi dan konflik antar elit Polri sempat begitu tajam, bahkan ditarik ke luar Polri oleh segelintir oknum.

"Curat marut di tubuh Polri juga tidak terlepas dari sikap Presiden Jokowi tidak jelas dan tidak konsisten. Untuk itu Jokowi harus bertanggung jawab untuk membangun soliditas di Polri dalam Rapim Polri yang dibukanya Selasa ini," tandas Neta. [rus]