DPRD Jakarta Bertindak Tidak Pantas dan Memalukan!

Ternyata upaya pemerintah ini justru tidak mendapat dukungan yang semestinya dari anggota DPRD DKI Jakarta.

Sikap DPRD DKI Jakarta ini disesalkan Ketua BPD Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman), Eddy Setiawan. Eddy pun mengungkap, berdasarkan fakta dan data yang dibuka Gubernur Basuki Tjahja Purnama, menunjukkan indikasi adanya penggelembungan pada beberapa pos anggaran yang nilainya tidak masuk akal pada RAPBD 2015.

Misalnya saja, total anggaran pengadaan alat pengaman daya uninterruptible power supply (UPS) yang mencapai Rp 12,1 triliun. Konon alat ini diperuntukkan bagi sekolah-sekolah negeri dan kelurahan-kelurahan di DKI Jakarta. Padahal sesuai pernyataan dari Kepala Dinas Pendidikan maupun para Lurah tidak ada pengajuan pengadaan UPS dari dinas pendidikan maupun kelurahan.

"Fakta ini dengan jelas menunjukkan bahwa DPRD DKI Jakarta yang seharusnya menjadi mitra eksekutif di bidang pengawasan budgeting justru bertindak tidak pantas dan memalukan; menghianati amanat rakyat yang menginginkan pengelolaan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel," tegas Eddy Setiawan beberapa saat lalu (Sabtu, 28/2).

Seharusnya, lanjut Eddy, anggota DPRD DKI Jakarta turut mendukung kebijakan Gubernur Ahok menerapkan standar penerapa E-Budgeting dan E-Catalouge untuk menghindari terjadinya pengajuan anggaran belanja yang berlebihan, menyimpang dan tidak efisien. [ysa]