Bumerang tersebut, jelas Yayat, dapat mengarah sendiri ke diri Ahok, jika ternyata kinerja PNS DKI masih mengecewakan, meskipun gaji mereka sudah dinaikkan.
"Kenaikan gaji itu bisa jadi bumerang buat Ahok. Itu kalau ternyata kinerja PNS DKI tak berubah meski gajinya dinaikan," kata Yayat kepada
RMOLJakarta, Senin (16/2).
Menurutnya, dengan Ahok menaikkan gaji PNS, masyarakat akan lebih kritis untuk melihat apakah dengan hal tersebut kinerja PNS dapat berubah menjadi lebih baik.
"Masyarakat juga akan jadi lebih kritis. Masyarakat akan melihat apakah kinerja mereka (PNS di DKI) berubah jadi lebih baik. Masyarakat juga akan melihat apakah dengan gaji tinggi bisa menyelesaikan permasalahan di Jakarta, seperti macet, banjir, sampah, dan lain-lain," ungkapnya.
Lebih jauh, ia mengungkapkan, masyarakat akan kecewa jika ternyata kenaikan gaji ini tidak membawa perubahan lebih baik.
"Kasihan warga Jakarta yang bayar pajak, mereka harus rela pajaknya dinaikin untuk kenaikan gaji PNS juga tapi ternyata hasilnya nggak ada, pasti akan jadi masalah baru," kata dia.
Oleh karena itu Yayat berharap, agar sebaiknya Ahok mengawasi kinerja para PNS-nya dengan lebih baik lagi. "Jangan kecewakan warga jakarta, karena itu bisa jadi bumerang untuk Ahok sendiri," pungkasnya.
[Prasetyo/sim/jkt/man]
Pengamat kebijakan publik, Yayat Supriatna mengatakan kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menerapkan sistem Tunjangan Kinerja Dinamis (TKD) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI, dapat menjadi bumerang. 
