"Ketika UUD 1945 diamandemen disepakati ada beberapa yang tidak boleh diubah, di antaranya Pembukaan UUD dan bentuk negara, NKRI. Maka tambahkan saja pasal dalam UUD bahwa Pancasila tak bisa diubah dengan cara apa pun," kata Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid.
Hal ini disampaikan Hidayat ketika berbicara selaku keynote speaker dan sekaligus membuka secara resmi Focus Group Discussion (FGD) di ruang Tokyo, Hotel Harmoni One, Batam (Sabtu, 7/2). FGD ini diselenggarakan oleh Badan Pengkajian MPR, sebuah badan baru sebagai alat kelengkapan MPR, bekerjasama dengan Persatuan Wartawaan Indonesia (PWI).
Hidayat menegaskan bahwa tidak satu pun menolak Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, dan tak satupun penulis secara ilmiah berani menyampaikan bahwa Pancasila bukan ideologi dan dasar negara.
Masalah yang dikemukakan oleh Hidayat ini menjadi salah satu pembahasan yang menarik dalam diskusi yang menghadirkan dua narasumber, yaitu Mahfud MD dan Yudi Latif. Para pembicara dalam diskusi ini tidak hanya dari kalangan anggota Badan Pengkajian, tapi juga sejumlah tokoh pers nasional.
Maka tak salah kalau Kepala Pusat Pengkajian Setjen MPR Ma’ruf Cahyono menyebutkan, FGD periode kali ini memiliki dimensi yang sangat strategis.
Dengan bekerjasama dengan media, Hidayat berharap, Pancasila semakin disebarluaskan dengan cara yang lebih komunikatif agar dikemudian hari Pancasila betul-betul menjadi budaya dalam berbangsa dan bernegara. Juga para pejabat melaksanakan Pancasila dengan sesungguhnya.
"Dan, rakyat ketika melihat para pejabat memberi teladan yang baik, maka rakyat akan mengikutinya. Karenanya rakyat akan semakin nyaman dengan Indonesia," demikian Hidayat.
[ysa]
. Tidak ditegaskannya Pancasila sebagai dasar negara di dalam UUD karena ada kekhawatiran kalau disebut dalam UUD nantinya akan diamendemen. Dan bila memang demikian kekhawatiran itu ada, maka solusinya sederhana. 
BERITA TERKAIT: