Menanti Komitmen dan Perjuangan Pers di Bidang Demokrasi Ekonomi

"Berkat Perjuangan pers, Indonesia kini menjadi negara terdemokratis di bidang demokrasi politik dibanding dengan negara manapun, termasuk Amerika dan Eropa sekalipun," kata Wakil Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), Mohamad Sukri, kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Senin, 9/2).

Namun sejak dulu hingga kini, dalam pengamatan Sukri, berbagai media didominasi warta demokrasi politik, yang terkait dengan isu politik, hukum, HAM, serta pertahanan dan keamanan. Sedangkan porsi warta demokrasi ekonomi porsinya sangat langka, bahkan dibanding dengan porsi warta olahraga dam hiburan

"Jadi wajar saja jika pers Indonesia dipersepsikan mewakili gerakan kapitalis di kalangan pegiat koperasi," ungkap Sukri.

Di kalangan gerakan ekonomi konstitusi, lanjut Sukri, kerap muncul praduga negatif, bahwa pers Indonesia seakan menjauhkan rakyat terhadap pemahaman ekonomi konstitusinya. Entah karena para jurnalisnya belum menyadari bahwa stabilitas nasional itu ibarat mata uang; satu sisi demokrasi politik, sisi lainnya adalah demokrasi ekonomi.

"Pers Indonesia seakan bungkam kala negeri ini tidak memiliki perangkat hukum bernama UU Sistem Perekonomian Nasional, padahal di Konstitusi (UUD) dan Tap MPR telah diatur dan diterbitkan untuk diundangkan," ungkap Sukri.

Di Hari Pers Nasional ini (9/2), Sukri berharap menjadi titik kilas balik pers Indonesia untuk menuntaskan perjuangannya mewujudkan demokrasi ekonomi konstitusi, yang diyakini banyak pihak sebagai solusi atasi berbagai masalah ekonomi bangsa. Karena memang hingga kini negara belum memiliki sistem perekonomian karena selalu abaikan amanat konstitusinya. [ysa]