Kewenangan MK Mengeluarkan Putusan Ultra Petita Sebaiknya Diatur UU

Hal ini berdasarkan Pasal 24 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan".

Selain itu juga ketentuan Pasal 5 ayat 1 UU Nomor 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

"Memang ketentuan tersebut dapat dipahami dan diterima oleh komunitas hakim dan ilmuwan hukum," jelas mantan anggota Komisi III DPR Achmad Rubaie dalam pesan singkat yang diterima pagi ini (Sabtu, 31/1).

Namun publik selalu meyoal dasar hukum yang eksplisit, jelas dan tegas (expresis verbis) soal kewenangan MK tersebut. Karena memang hukum tidak hanya diperuntukkan untuk kalangan para ilmuwan hukum, tetapi hukum juga diperuntukkan semua kalangan.  "Memang tidak cukup hanya didasarkan pada ketentuan yang bersifat umum," imbuhnya.

Makanya, untuk menghilangakan kontroversi yang dapat menimbulkan kegaduhan yang tidak produktif, dia merekomendasikan agar kewenangan MK mengeluarkan putusan ultra petita dinormakan dalam UU.

Menurutnya, DPR-RI sebagai pembentuk UU sebaiknya melakukan legislative review terhadap UU 24/2003 tentang MK termasuk juga UU tentang perubahannya. (Baca: Putusan Ultra Petita MK dan Judicial Heavy)

"Karena itu dalam rangka menghilangkan kontroversi dan keraguan publik atas legalitas putusan ultra Petita alangkah bijaksananya jika DPR-RI menormakan kewenangan MK mengeluarkan putusan bersifat Ultra Petita," ungkapnya.

Achmad Rubaie menuangkan gagasan tersebut dalam disertasinya yang berjudul Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi RI. Rekomendasinya itu juga telah ia sampakan saat ujian terbuka promosi gelar doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Senin lalu.

Majelis Penguji Disertasi tersebut terdiri dari; Prof. Dr. Achmad Sodiki SH., Prof. Dr. Sudarsono SH., MS, Prof. Dr. Isrok, SH., MS., Prof. Dr. I. Nyoman Nurjaya SH., MH., Prof. Dr. Suko Wiyono SH., MH., Dr. Mohammad Ridawan, SH., MS., dan Dr. Istislam,  SH., MH. [zul]