"Kalau ada rakyat yang tidak sampai mendapatkan haknya lapor ke saya biar saya evaluasi. Ini hak rakyat, milik rakyat dan harus sampai ke rakyat," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, saat memantau pembagian beras miskin atau raskin di Desa Pasir Halang, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat (Rabu, 28/1).
Acara pembagian raskin itu dihadiri di antaranya oleh Gubernur Jawa Barat Achmad Heryawan dan para kepala daerah serta jajaran pemerintah daerah di Jawa Barat. Di hadapan pemerintah daerah, Puan mengatakan, dirinya mendengar masih banyak warga miskin yang mendapatkan jatah raskin kurang dari 15 kilogram.
"Setelah saya melakukan evaluasi masalahnya ada di titik bagi. Rakyat yang seharusnya mendapat haknya sebesar 15 kilogram, tapi di lapangan tidak sampai 15 kilogram," ungkap Puan.
Oleh karena itu, kata Puan, seluruh jajaran pemerintah di pusat dan daerah jangan ada yang menyelewengkan hak rakyat mendapatkan raskin. Ia pun meminta masyarakat untuk ikut memantau dan melaporkan jika menemukan penyelewengan.
"Laporkan! Kita akan evaluasi per tiga bulan," ujar Puan. Di samping itu, Puan meminta Perum Bulog untuk segera menyalurkan raskin kepada masyarakat. Menurutnya, beras raskin jangan terlalu lama disimpan di gedung Bulog hingga menjadi busuk.
Puan mengatakan, hasil evaluasi yang dilakukannya juga mengungkapkan fakta bahwa sebagian masyarakat juga memperoleh beras busuk.
"Pemerintah sudah memberikan anggaran ke Bulog untuk memperbaiki gudang-gudang Bulog. Beras jangan terlalu lama disimpan di Bulog. Jangan ditahan. Semua harus mendapatkan haknya," ujar Puan.
Dalam kesempatan itu, Puan juga meminta kepada pemerintah daerah untuk ikut menyukseskan tekad pemerintah mewujudkan swasembada beras.
"Kita negara besar gemah ripah loh jinawi, tapi kenapa berasnya tidak bisa dinikmati rakyat Indonesia. Kita harus swasembada beras," ujar Puan.
Secara khusus, Puan meminta kepada Jawa Barat untuk bisa menjadi salah satu wilayah lumbung beras di Indonesia. "Tadi Pak Gubernur bertekad Jawa Barat sebagai swasembada beras. Coba buktikan. Nanti kita cek lagi apakah benar," ujar Puan.
[ysa]
. Sudah menjadi hak rakyat untuk mmemperoleh beras dengan harga murah dari pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Karena itu siapapun jangan coba-coba untuk mencuri atau menyelewengkan hak rakyat itu. 
BERITA TERKAIT: