Pujian ini disampaikan anggota Komisi XI dari Fraksi Golkar, Muhammad Misbakhun, saat rapat kerja Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Kepala Bappenas Andrinof Chaniago dan Gubernur BI, Agus Martowardojo di Jakarta, Kamis malam (22/1).
"Ini tentu karena ingin menciptakan sebuah basis struktur ekonomi baru, sehingga diharapkan beberapa tahun ke depan akan memberikan sebuah pertumbuhan ekonomi yang lebih bagus dalam jangka menengah dan jangka panjang," kata Misbakhun.
Namun demikian, Misbakun menyarankan pemerintah agar memasukkan masalah kemiskinan dan rasio kesenjangan pendapatan (rasio gini) dalam asumsi makro RAPBNP 2015. Sebab, jangan sampai pertumbuhan ekonomi justru timpang dan menambah kesenjangan.
"Meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, mestinya tdk boleh menciptakan ketimpangan yg melebar, dan ini adalah cita-cita presiden terpilih dan ini harus ada dan masuk di dalam RAPBNP, dan jiwa itu harus masuk di situ," cetusnya.
Misbakhun menegaskan, soal asumsi pertumbuhan dipatok 5,8 persen atau lebih rendah bukan persoalan pokok. "Tapi yg utama adalah pertumbuhan itu pengaruhnya terhadap kemakmuran, tingkat kemiskinan yang berkurang," tegasnya.
Dalam kesempatan itu Misbakhun juga mengingatkan pemerintah agar tidak mengobral surat utang untuk membiayai pengeluaran rutin negara. Menurutnya, Indonesia menjadi negara di Asia Tenggara dengan tingkat penerbitan surat utang paling besar yang disertai bunga tinggi.
"Kita berikan tingkat bunga yang begitu besar sampai tujuh persen, sedangkan Filipina cuma empat persen. Kenapa kita sebegitu besarnya? Apa yang membuat negara kita ini tidak dipercaya diri sehingga memberikan bungan yang begitu besar," katanya.
Ia pun menyarankan pemerintah mengubah kembali orientasi cara membiayai pengeluaran negara. Terlebih Indonesia kaya dengan sumber daya alam dan harus benar-benar berdaulat.
Cara yang disodorkan Misbakhun adalah membuat kesepakatan utang antar-pemerintah (government to government) atau lembaga multilateral, serta tidak perlu lagi berebut uang di pasar dengan pihak swasta.
"Sehingga kita bisa mendapatkan kepercayaan yang lebih masuk akal dalam posisi sebagai negara berdaulat, negara besar, yang mempunyai kekayaan begitu melimpah," demikian Misbakhun.
[ysa]
. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2015 yang diusulkan pemerintahan saat ini patut dipuji. Sebab ada keberanian pemerintah untuk membelanjakan belanja modal yang cukup besar. 
BERITA TERKAIT: