Anggota Komisi I DPR: Penarikan Dubes Biasa dalam Dinamika Hubungan Internasional

"Saya kira bukan hanya Indonesia, beberapa negara lain juga ada yang terapkan hukuman mati, seperti untuk narkoba dan korupsi. Contohlah China misalnya," ujar anggota Komisi I DPR Ahmad Zainuddin, Senin (19/01).

Brazil dan Belanda menarik dubes mereka dari Indonesia terkait hukuman mati yang dijalani Marco Archer Cardoso Moreira (Brazil) dan Ang Kim Soei (Belanda) Minggu dini hari kemarin. Bahkan, Australia melobi pemerintah RI untuk membebaskan warganya dari ancaman hukuman mati.

Menurut Zainuddin Presiden Jokowi harus memiliki pendirian kuat atas setiap kebijakan yang dikeluarkan. Apalagi, kebijakan hukuman mati tersebut juga mendapat dukungan dari masyarakat Indonesia.

"Karena permasalahan narkoba ini adalah masalah serius dan masa depan generasi bangsa. Dengan sikap politik dalam negeri yang tegas, lanjut Zainuddin, RI tidak akan dipandang remeh dan sebelah mata lagi, bukan hanya oleh negara lain, tapi juga bandar narkoba dunia," ungkapnya.

Ketua DPP PKS itu lalu mencontohkan, pada Orde Lama, Presiden Soekarno beberapa kali mengeluarkan kebijakan yang revolusioner, berani dan dipandang kontroversial oleh negara lain. Tapi justru dengan kepastian dan ketegasan sikap itu, bukan hanya Soekarno disegani di pergaulan dunia, tapi juga Indonesia cukup diperhitungkan oleh negara lain.

"Jadi soal kebijakan hukuman mati ini terkait dengan kedaulatan dan martabat bangsa. Jalankan terus. Jangan terlalu dihiraukan pemanggilan dubes mereka. Saya baca di Brazil juga banyak yang setuju dengan hukuman ini. Hubungan bilateral RI dengan mereka juga tidak akan terganggu hanya karena ini. Tetap baik-baik saja. mereka juga pastinya masih bergantung kepada Indonesia," ucapnya.

Menurut Zainuddin, negara yang menarik dubesnya dari RI justru seharusnya memaklumi dan menghormati hukum yang berlaku di Indonesia, sebagaimana Indonesia juga menghormati hukum mereka. [zul]