"Apa kalau berangkat tidak hari itu tidak ada kecelakaan? Apa kalau berangkat tidak sesuai slot itu sudah pasti ada kecelakan? Tidak bisa. Makanya pemerintah tidak usah mempersoalkan slot terbang dulu. Air Asia hanya ketiban sial," tanya anggota DPR RI, Bambang Harjo dalam keterangan persnya, Jumat (9/1).
Di luar itu, Bambang menekankan bahwa masalah penerbangan luar negeri sejatinya adalah kewenangan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui pihak otoritas bandara. Makanya, sebenarnya Menteri Perhubungan (Menhub) dapat memerintahkan pihak otoritas bandara untuk dapat bekerja secara maksimal.
"Kalau sibuk pencitraan, apakah menteri bisa memantau setiap hari? Kalau tidak bisa, ya serahkan ke pihak otoritas bandara, sehingga bisa tahu langsung penerbangan antar negara dan tentunya pelaksanaan harus melaporkan hasil akhir setiap hari kepada kementrian," urai dia.
Karenanya, dia berharap, supaya persoalan jatuhnya pesawat tersebut bisa diselesaikan secara jernih. Bukan malah terkesan saling menyalahkan‎. Sebab, apabila berbicara kesalahan, jelas semua terletak di tubuh Kemenhub. Apalagi, semua laporan penerbangan masuk ke Dirjen Perhubungan Kemenhub.
"Namun, jika pada pemerintahan sekarang, apabila yang bersangkutan tidak melapor ke dirjen, berarti ada dugaan bahwa pemerintahan sekarang dianggap lemah," tandas Bambang
.[wid]
Keputusan pemerintah mempersoalkan masalah izin slot penerbangan AirAsia yang mengalami kecelakaan pada Minggu 28 Desember 2014 silam disesalkan. Sebab, masalah izin slot tersebut diyakini sama sekali tidak ada kaitannya dengan jatuhnya pesawat di perairan Kalimantan itu. 
BERITA TERKAIT: