Namun, tak sedikit juga yang berteriak agar pembangunan dua fasilitas ini dihentikan karena merusak area serapan air. Tak terkecuali oleh Djarot Syaiful Hidayat. Wakil Gubernur DKI Jakarta ini menilai ibukota sudah terlalu sesak untuk ditambah mall dan apartemen baru.
"Jakarta adalah kota dengan jumlah mall terbanyak di dunia. Sudah cukup, belum lagi ada pembangunan perumahan. Kita harus memikirkan Jakarta 15-20 tahun ke depan," ujar Djarot di Balaikota, Jakarta Pusat, Senin (29/12).
Kata Djarot, pihaknya akan menindak perusahaan yang menyalahgunakan area Ruang Terbuka Hijau (RTH). Karena permukaan tanah menurun drastis akibat penyedotan air bawah tanah secara ilegal.
Pernyataan Djarot itu berbeda dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Menurutnya, pusat perbelanjaan atau mall yang ada di Jakarta dinilai masih kurang mampu memanjakan warga ibukota. Teriakan nyaring dari Asosiasi Pusat Belanja Indonesia agar jumlah mall diperbanyak langsung didengar oleh Ahok.
"Nggak masalah ditambah," ujar Ahok di Balaikota, Jakarta Pusat, Jumat (5/12).
Ia mengaku akan mendorong pembangunan mall di Jakarta, khususnya di kawasan Jakarta Timur. Namun dengan syarat tidak membangunmya di area ruang terbuka hijau (RTH) atau sejenisnya.
"Selama membangun tidak di jalan yang tidak menunjang," tukasnya.
Kata Ahok, sejak dahulu tidak ada moratorium pembatasan jumlah mall di Jakarta. Selama pembangunannya tidak melanggar, Ahok mengaku akan tetap memberikan izin kepada pengusaha mendirikan mall.
"Dari dulu juga nggak ada moratorium. Kita moratorium buat daerah yang tidak bisa dipakai. Kalau jalannya bisa, kita kasih. Tergantung, rute mana kalau Jaktim kita kasih," pungkasnya.
[ysa]
. Izin pembangunan mall dan apartemen seolah tak pernah selesai dibahas. Jakarta sebagai kota metropolitan dinilai telah cukup banyak menelurkan. Sebagian masyarakat merasa pembangunan mal dan apartemen harus terus digenjot. 
.jpeg)
BERITA TERKAIT: