"Bagaimana budaya pertanian modern harus ditransformasikan ke publik lewat informasi mengenai kebutuhan pasar, tata kelola yang efisien," kata mantan Deputi BUMN era pemerintahan Megawati, Muwardi Pangihutan Simatupang.
Muwardi menilai sejak Orde Baru hingga saat ini semua pemimpin gagal menyejahterakan petani. Enam Presiden pun belum berhasil menunjukkan keberpihakannya kepada sebab semua Presiden selama ini selalu berpikir
inbox, dan tidak
out of the box.Untuk itu Muwardi berharap Jokowi tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Ini adalah momentum pemerintahan Jokowi untuk menunjukkan kepedulian lebih kepada nasib petani.
Menurut Muwardi, ada tiga langkah yang bisa dilakukan pemerintahan Jokowi untuk menunjukkan keberpihakan kepada petani. Yaitu pemberian hak pengelolaan tanah atas tanah-tanah negara yang terlantar untuk dikelola petani secara kolektif; memberikan sistem informasi tentang kebutuhan pasar atas komoditas pertanian; dan memperbaiki sistem logistik dan distribusi pupuk atau pakan dan hasil panen.
Penjelasan Muwardi ini disampaikan dalam dikusi dengan tema "Swasembada dan Perubahan Budaya Pertanian dari Subsisten ke Pertanian Modern" yang digelar oleh Aliansi Masyarakat Sipil Hebat (Selasa, 23/12). Dalam diskusi yang dipandu oleh Wandy Nicodemus Tuturoong, selain Muwardi, yang juga anggota Dewan Pengurus Nasional Almisbat, hadir juga Sekretaris Jenderal Petani Nasdem, Syaiful Bahri.
Dalam kesempatan ini, Syaiful Bahri mengkritisi minimnya akses kepemilikan lahan yang dimiliki petani di Indonesia. Minimnya akses kepemilikan ini menurut Syaiful adalah problem serius di isu pertanian.
Bagi Syaiful, pertanian modern bukan berarti menggantikan pertanian rakyat dengan
rice estate . Artinya , pembukaan lahan secara besar-besaran untuk ditanam satu macam komoditas, dalam hal ini padi.
"Lebih baik akses tanah-tanah terlantar yang dimiliki oleh negara diberikan kepada petani utk menggarap," demikian Syaiful.
[ysa]
BERITA TERKAIT: