Retno menggarisbawahi keinginan Presiden untuk melakukan pembenahan baik di hulu maupun hilir. Untuk itu, menjadi kewajibannya untuk menggaransi di sektor hilir, antara lain perwakilan Indonesia di luar negeri yang merupakan kewenangan Kemlu.
"Saya minta jaminan kepada para dubes untuk memastikan beresnya di sektor hilir. Saya melihat, sektor hulu juga serius. Semua harus jalan bareng," ujarnya.
Menlu misalnya, menyoroti adanya pengaduan dari masyarakat adanya oknum di dalam kedutaan. Ia tidak mau memberi tempat atas hal tersebut. Baginya, siapapun di KBRI merupakan wakil Pemerintah RI yang harus sungguh-sungguh melakukan perlindungan masyarakat di luar negeri.
Menlu wanita pertama di Indonesia tersebut juga ingin agar tidak ada terjadi korupsi di dalam perwakilan RI. Kalau ada oknum yang bermain harus segera ditindak dengan tegas agar tidak menciderai amanah.
"Saya terapkan zero tolerance terhadap korupsi," ujarnya dalam keterangannya.
Tidak hanya itu, beberapa hal yang disoroti dalam pertemuan jarak jauh tersebut termasuk mengenai kesehatan WNI, soal perlindungan hukum hingga fasilitas belajar.
"Saya tahu, masalah ini tidak mudah, namun harus tetap diusahakan oleh perwakilan RI," tambahnya.
[rus]
. Presiden Jokowi melakukan e-Blusukan alias telekonferens dengan beberapa kelompok TKI di luar negeri Minggu kemarin (30/11) . Tidak mau buang waktu, hari berikutnya, Senin (1/12), Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melakukan follow-up dengan beberapa Duta Besar. 
BERITA TERKAIT: