ITW menyebutkan sistem Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar, yang harus lebih dulu mengorbankan pengendara sepeda motor dengan larangan untuk tidak melintas di kawasan MH Thamrin dan Medan Merdeka Barat. Kemudian pembangunan enam ruas tol dalam kota yang membutuhkan dana besar, sementara belum ada jaminan pembangunan ruas tol tersebut akan mengatasi kemacetan.
Bahkan, proyek monorel yang hingga kini hanya tampak tiang beton, namun tak ada kejelasan kelanjutan proyek tersebut. Kemudian proyek pembangunan MRT yang juga masih mengalami kendala pembebasan lahan.
Selanjutnya, wacana pembangunan light rapid transit (LRT) atau transportasi rel cepat.
"Semua wacana itu hanya indah untuk dibayangkan, namun sulit mewujudkannya. Sementara produsen kendaraan terus menjanjikan kenyamanan setiap produknya untuk menarik minat masyarakat lalu membelinya,' kata Ketua Presidium ITW, Edison Siahaan, Senin (24/11).
Edison mengakui, lalu lintas dan transportasi umum Jakarta sebagai ibukota negara dan kota metropolitan sudah harus didukung dengan teknologi berbasis elektronik. Selain cermin budaya, lalu lintas juga merupakan potret modernitas sebuah bangsa. Tetapi upaya itu harus diawali dengan menyiapkan persyaratan dan melakukan sosialisasi sehingga masyarakat bisa memahaminya dengan baik.
Dalam program jangka panjang dan menengah , lebih baik pemerintah membuat perencanaan yang matang untuk membangun transportasi angkutan umum yang modern tapi terjangkau dan tentu bisa mewujudkan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran (Kamseltibcar) lalu lintas.
"Pemerintah harus memulai kebijakan dari yang sederhana dan secara bertahap menerapkan sistem yang lebih kompleks dan canggih. Kebijakan pintas dan mahal belum tentu bisa menjadi solusi dan cocok untuk mengatasi kemacetan," pungkas Edison Siahaan.
Baca:
ITW: Pemerintah Harus Berani Moratorium Produksi dan Perketat Syarat Memiliki Kendaraan [ald]
