ITW meningatkan bahwa jumlah kendaraan di Jakarta saat ini sudah hampir mencapai 20 juta unit, atau lebih banyak dari penduduk Jakarta yang secara resmi tercatat.
"Langkah yang efektif untuk mengatasi kemacetan di Jakarta adalah, pemerintah harus berani melakukan moratorium terhadap produk kendaraan di Jakarta," kata Ketua Presidium ITW, Edison Siahaan, Senin (24/11).
Menurutnya, pemerintah "berputar-putar" hanya untuk mengatasi kemacetan, khususnya di Jakarta. Padahal, penyebab kemacetan adalah akibat populasi kendaraan bermotor yang tidak terkendali, sementara pertumbuhan ruas jalan tidak seimbang. Ditambah lagi faktor infrastruktur dan sarana prasarana yang masih jauh dari harapan serta masih sangat rendahnya kesadaran tertib lalu lintas masyarakat.
"Semua faktor penyebab kemacetan adalah domain pemerintah. Melakukan moratorium dan meningkatkan kesadaran tertib berlalulintas masyarakat, serta memperketat persyaratan memiliki kendaraan, adalah tanggung jawab dan kewenangan pemerintah," ujar Edison.
Dijelaskan, pemerintah harus berani membuat kebijakan moratorium terhadap semua jenis kendaraan untuk Jakarta. Serta membatasi usia kendaraan yang boleh melintas diruas-ruas jalan Ibukota. Kemudian memperketat persyaratan warga untuk memiliki kendaraan, contohnya harus memiliki garasi.
Sedangkan para produsen diarahkan agar memasarkan produknya ke wilayah luar pulau Jawa. Sehingga kestabilan perusahaan dan tenaga kerja bisa terjaga.
Menurut Edison, kebijakan tersebut sangat efisien dan efektif, karena tidak membutuhkan dana besar apalagi mendatangkan para ahli transportasi dari negara lain dengan bayaran besar atau kompensasi harus menggunakan tekhnologinya. Sedangkan dampaknya hanya pada turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
"Tentu itu bisa diatasi , kalau Pemprov DKI lebih kreatif dan inovatif untuk menggali sumber lain karena masih banyak yang potensi," jelasnya.
[ald]
Indonesia Traffic Watch (ITW) menilai kondisi lalu lintas Jakarta akan lebih cepat mengalami stagnan bila pemerintah tidak segera melakukan pengetatan, bahkan moratorium (penangguhan) terhadap produksi kendaraan bermotor, pembatasan usia kendaraan, serta memperketat persyaratan untuk memiliki kendaraan. 
