Selain itu, argumen untuk menaikkan harga BBM dinilai lemah dan jauh dari nalar masyarakat. Apalagi, Joko Widodo dinilai sebagai presiden yang dekat dengan rakyat. Tentu mereka akan kesulitan untuk mencari pembenaran dalam hal kenaikan BBM ini.
Begitu dikatakan Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh P. Daulay.
"Kalau memang alasannya karena defisit APBN, pemerintah semestinya perlu menjelaskan defisit seperti apa yang dimaksud. Selain itu, perlu juga dijelaskan mengapa menaikkan harga BBM yang dijadikan pilihan dalam menanggulangi defisit tersebut,†kata dia.
Oleh karena dikaitkan dengan defisit APBN, secara politik sebetulnya pemerintah perlu berkonsultasi dengan DPR. Pandangan-pandangan DPR tentu perlu didengar dan dijadikan referensi. Dengan begitu, kenaikan BBM ini tidak terkesan menjadi keputusan sepihak pemerintah.
"APBN itu disusun oleh pemerintah bersama DPR. Karena itu, kalau ada defisit, tentu perlu dibicarakan dengan DPR. Kalau dinaikkan sendiri, DPR tentu tidak bisa diajak untuk bertangung jawab,†sambung Saleh.
Dia mengingatkan bahwa pada periode yang lalu, ketika pemerintah hendak menaikkan BBM, selalu ada konsultasi dengan DPR. Dengan begitu, DPR juga bisa memahami rasionalisasi dibalik kenaikan harga BBM. Dan kalau sudah diputuskan bersama, DPR juga otomatis memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan.
Selain itu, kebijakan kenaikan harga BBM ini terkesan mendadak. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa kenaikan ini akan dilakukan tahun depan. Karena itu, wajar jika masyarakat tidak memiliki persiapan.
"Kebetulan tadi malam saya sedang melintasi beberapa SPBU. Saya melihat antrian panjang. Antrian itu persis terjadi sesaat setelah presiden mengumunkan kenaikan harga BBM,†demikian Saleh.
[dem]
Kebijakan menaikkan harga BBM tidak tepat dilakukan saat ini. Pasalnya, masyarakat banyak yang tidak siap dengan keputusan tersebut. Dampak sosial kenaikan BBM tentu akan sangat tinggi. Diyakini, pemerintah belum tentu siap menghadapinya. 
BERITA TERKAIT: