"Padahal APBN 2014/2015 menggunakan asumsi 105 dolar AS barel untuk subsidi BBM. Berarti kelebihan dana subsidi," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said iqbal, dalam keterangan beberapa saat lalu (Selasa, 18/11).
Said pun menegaskan, kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tidak ada hubungannya dengan pengalihan subsidi BBM. Kartu-kartu tersebut menggunakan anggaran lama yang dulu bernama Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan Kartu Perlindungan Sosial (KPS).
"Dan buruh tidak ada satu pun yang menerima kartu-kartu tersebut bahkan buruh ikut membayar untuk JKN atau KIS," demikian Said.
[ysa]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: