Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW), Edison Siahaan mengatakan, menurut Ahok tujuan larangan tersebut untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalau lintas di ruas jalan protokol. Bahkan, Ahok mengaku sudah melakukan koordinasi dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Sementara Direktur Lalu Lintas Polda Metro mengatakan, larangan tersebut terkait rencana penerapan sistim Electronic Road Pricing (ERP).
"Ahok menunjukkan sikap anomali. Apalagi upaya mencegah kecelakaan tidak relevan dengan melarang sepeda motor melintas," kata Edison kepada redaksi sesaat lalu (Selasa, 11/11).
Menurut Edison, kondisi lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya saat ini sangat memprihatinkan. Ditambah lagi kesadaran tertib berlalu lintas masyarakat masih sangat rendah, padahal itu menjadi tanggungjawab pemerintah.
Dengan kondisi kemacetan yang sudah masuk katagori 'gawat darurat' Edison melanjutkan, ITW mendukung adanya pengaturan jalan-jalan tertentu untuk memperlancar arus lalu lintas. Tetapi jangan melakukan modus untuk mencegah kecelakaan, padahal hanya semata-semata untuk mendapatkan keuntungan dari kebijakan yang dibuat.
"Larangan seharusnya disertai dengan kebijakan yang bisa memberikan solusi. Kalau hanya melarang tidak perlu harus Gebernur, siapa saja bisa, tetapi solusi akibat larangan itu yang perlu dari seorang yang memiliki kewenangan," tegasnya.
Lanjut Edison, kawasan Jalan Thamrin dan Merdeka Barat merupakan jalur utama bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas, baik pengendara mobil maupun sepeda motor. Tentu, kalau larangan itu diberlakukan, akan mengganggu aktivitas masyarakat. Maka, Pemprov DKI harus melakukan berbagai upaya termasuk menyiapkan jalur-jalur alternatif yang bisa digunakan pengendara motor. Kemudian menyiapkan tempat parkir gratis dengan lahan yang luas di sekitar ruas jalan yang dilarang dilintasi sepesa motor.
"Kalau hanya menyiapkan bus tingkat gratis, itu hanya upaya seadanya, tidak mungkin bisa menjadi solusi yang efektif," katanya.
Selain itu, Edison juga mendesak Pemprov DKI menekan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang sudah tidak terkontrol. Seharusnya Pemprov DKI paham, masyarakat terpaksa memilih kendaraan pribadi seperti motor atau mobil, akibat buruknya transportasi umum.
[rus]
. Plt Gubernur DKI Basuki T Purnama alias Ahok bersikap anomali terkait larangan sepeda motor melintas di ruas jalan Thamrin hingga jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. 
