Prediksi Pendapatan Pajak DKI Tak Sesuai Target

Kepala DPP DKI Jakarta, Iwan Setiawandi mengatakan realisasi penerimaan pajak daerah baru mencapai 68% atau Rp22,4 triliun. Artinya target pemasukan hingga Rp32,5 triliun tidak mungkin tercapai hanya dalam waktu kurang lebih 1,5 bulan ke depan.

"Total penerimaan dari semua pajak daerah itu baru 68%. Kalau dilihat dari waktu dua bulan ini, pasti nggak kekejarlah targetnya," ujar Iwan di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (5/11).

Hingga akhir tahun nanti, lanjutnya, realisasi penerimaan pajak hanya akan berkisar di angka Rp27-27 triliun saja. "Makanya kita prediksikan paling mencapai 85 hingga 87% penerimaan pajak. Artinya, uang dari pajak daerah yang kita terima hanya sekitar antara Rp27-28 triliun," ungkapnya.

Penyebab utama mengapa penerimaan pajak menurun karena pihaknya kekurangan personil. Kata Iwan, untuk mendata wajib pajak di lapangan dibutuhkan sekitar 1.400 petugas pajak. Sementara itu jumlah pegawai yang dimiliki Dinas DPP saat ini hanya 860 orang saja.

"Harusnya ada 1400 petugas pajak untuk melakukan swiping, kendala saya orangnya kurang, dan ini sudah kurang sekali. Soalnya sementara ini baru ada 860-an orang saja yang bertugas," katanya.

Sebelumnya, penerimaan pajak DKI tahun 2014 ini menurun drastis. Ada empat jenis pajak daerah yang tidak mencapai target. Diantaranya, pajak BBNKB, Pajak Reklame, Pajak Parkir dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Realisasi penerimaan pajak daerah saat ini baru mencapai 68% dari target. Artinya hanya ada pemasukan Rp22,4 triliun dari sektor pajak daerah.

Sementara itu, penerimaan Pajak Reklame baru mencapai 27 persen atau
senilai Rp 659, 374 juta. Padahal target penerimaan pajak DKI mencapai Rp2,4 triliun. Sementara penerimaan Pajak Parkir baru sekitar 41,2 persen atau Rp329,582 juta. Padahal targetnya Rp800 juta.

Penerimaan pajak lainnya yang mengalami penurunan drastis adalah Pajak BPHTB baru mencapai 49,63% atau senilai Rp2,481 triliun. Padahal. Target yang harus diperoleh Pemprov DKI sebanyak Rp5 triliun. Pajak Rokok baru mencapai 34,66 persen atau Rp138,643 juta. Padahal targetnya Rp400 juta.[dem]