"Kehadiran PAM Jaya dengan menggandeng PT Moya Indonesia semestinya sukses menyediakan air minum untuk warga Jakarta, namun fakta di lapangan gagal. Nilai kontrak besar tapi pelayanan biasa-biasa saja. Warga tidak merasakan perubahan berarti," kata Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto kepada RMOL, Selasa, 6 Januari 2026.
Hari menyebut hingga kini masih banyak wilayah di Jakarta Utara seperti Warakas, Tanjung Priok, Papanggo, dan Sungai Bambu yang air PAM-nya belum layak diminum langsung. Alasan klasik seperti pipa tua dan jaringan perpipaan yang belum merata terus berulang.
Akibatnya warga miskin justru menanggung beban lebih berat. Mereka terpaksa membeli air galon atau jeriken setiap hari dengan harga yang tidak murah.
"Yang punya uang tinggal beli alat penyaring. Tapi yang miskin harus keluar uang setiap hari hanya untuk air minum," ujarnya.
Ia juga menyoroti ironi bisnis air bersih yang justru berputar besar di kalangan masyarakat mampu. Sementara rakyat kecil tidak punya banyak pilihan selain membeli air atau menggunakan air tanah.
"Seratus rumah elit beli alat penyaring Rp10 juta saja sudah ada perputaran Rp1 miliar. Lalu di mana keberpihakan pada rakyat kecil?" sindirnya.
Atas kondisi tersebut, Hari mempertanyakan komitmen PAM Jaya dan PT Moya Indonesia dalam menjamin hak dasar warga atas air bersih.
"Rakyat miskin masih kesulitan air bersih. Jadi kontrak Rp25 triliun itu sesungguhnya untuk siapa?" tegasnya.
Sebagai informasi, PAM Jaya merupakan BUMD penyedia air minum di DKI Jakarta. Sementara PT Moya Indonesia merupakan anak usaha Moya Asia Limited, bagian dari grup investasi internasional yang dikaitkan dengan Salim Group.
Keduanya menandatangani kerja sama pada 14 Oktober 2022. Kerja sama ditujukan untuk mempercepat cakupan layanan air perpipaan hingga 100 persen di Jakarta pada 2030. Skema yang digunakan adalah pembiayaan bundling, di mana PT Moya Indonesia mengoperasikan instalasi pengolahan air sebagai unit produksi dalam sistem penyediaan air minum (SPAM).
Saat kontrak diteken, cakupan layanan air bersih di Jakarta baru sekitar 66 persen. Kerja sama ini juga diarahkan untuk optimalisasi aset eksisting serta penyediaan aset baru melalui keterlibatan operator teknis swasta.
Namun menurut Hari, pelibatan swasta dalam pengelolaan air seperti yang dilakukan BUMD DKI justru makin menjauh dari amanat Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945. Padahal konstitusi menegaskan air harus dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
"Swastanisasi pengelolaan air seperti tak pernah selesai. Yang diuntungkan tetap swasta sementara rakyat kecil terus kesulitan," pungkas Hari Purwanto.
Kerja sama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya (Perumda PAM Jaya) dengan PT Moya Indonesia senilai Rp25 triliun kembali disorot. Kontrak jumbo yang diteken sejak 2022 melalui skema pembiayaan bundling itu dinilai gagal menjawab persoalan mendasar pemenuhan air bersih, khususnya bagi warga miskin Jakarta. 
.jpg)
BERITA TERKAIT: