"Kita berharap ada penyelesaian baik melalui jalur pengadilan atau mekanisme lain, agar bangsa ini tidak disandra oleh isu HAM, khususnya lima tahunan dalam siklus pemilu," kata Wakil Ketua Indonesia Human Right Comitee Social and Justice, Ridwan Darmawan, beberapa saat lalu (Selasa, 4/11).
Pernyataan Ridwan ini terkait dengan mencuatnya nama mantan Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Ridwan pun meminta Jokowi memempertimbangkan nama Sjafri sebab memiliki rekam jejak yang kelam dalam kasus kejahatan HAM.
"Nama Sjafrie ini kerap di hubungkan dengan berbagai pelanggaran HAM masa lalu, seperti Timor timur atau pun peristiwa 13-14 Mei 1998," ungkap Ridwan.
Menurut Ridwan, jika Sjafrie menduduki posisi kepala BIN, maka dipastikan kasus pelanggaran HAM yang dilakukan Sjafrie akan tenggelam. Tentunya, sambung Ridwan, hal itu akan mencoreng Indonesia di mata dunia internasional.
"Dampaknya cukup dalam saya kira, bahwa impunitas bagi para pelanggar HAM tidak berakhir dan tetap langgeng di era jokowi JK ini," tutur Ridwan.
[ysa]
. Janji Presiden Joko Widodo untuk menuntaskan berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia cuma isapan jempol bila memilih kepala Badan Intelijen Negara (BIN yang salah. 
BERITA TERKAIT: