Karena itu, kata Wakil Ketua Komite III DPD yang membidangi Pendidikan, Fahira Idris, sudah saatnya Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah, punya sistem rekruitmen guru yang baku di mana salah satu penekannya adalah psikotes dan rekam jejak untuk mengetahui apakah para calon guru punya kencenderungan melakukan kekerasan. Sistem ini wajib dijalankan semua sekolah sebelum merekruit guru.
Para guru ini, lanjut Fahira, wajib diberi pemahaman perlindungan terhadap anak, termasuk sanksi hukum yang akan mereka terima jika melakukan kekerasan.
"Sedih rasanya, jika ada berita oknum guru yang melakukan kekerasan, apalagi seksual. Mau jadi apa generasi penerus bangsa ini, jika di sekolah saja mereka merasa tidak aman," tukas Ketua Yayasan Anak Bangsa Berdaya dan Mandiri ini beberapa saat lalu (Selasa, 28/10).
Namun dari itu semua, lanjut Fahira, maraknya kekerasan terhadap anak di Indonesia adalah akibat dari belum adanya sistem perlindungan anak di Indonesia. Menurutnya, Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah tidak mungkin bisa memecahkan gunung es kekerasan terhadap anak sendiri tanpa dukungan dari pihak lain.
"Kekerasan anak ini sudah begitu kompleks. Semua pihak harus duduk bersama mengurainya. Komite III DPD akan menginisiasi agar lahir sistem perlindungan anak di Indonesia," demikian Fahira.
[ysa]
. Selain kekerasan antar-siswa, masalah lain yang juga cukup memperihatinkan dalam dunia pendidikan adalah kekerasan psikis, fisik maupun seksual yang dilakukan oknum guru. 
BERITA TERKAIT: