Begitu kata Wakil Ketua DPR Agus Hermanto saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta (Minggu, 27/10). APBN 2015 yang sudah disusun, lanjut dia, masih menggunakan nomenklatur kementerian pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhyono (SBY).
"Setelah dilantik sebagian kementerian pasti belum bisa bekerja karena harus didukung anggaran dulu," ujar politisi Demokrat itu.
Agus menjelaskan bahwa anggaran yang dikucurkan untuk kementerian harus dibahas terlebih dahulu oleh DPR. Sementara pengubahan nomenklatur menjadi kendala anggaran bagi beberapa kementerian.
Misalnya, Agus mencontohkan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang kini digabung.
"Anggaran ini tidak bisa digabung terus langsung dipakai, enggak bisa begitu. Ini harus diprogramkan dulu oleh DPR. Program-program yang baru juga tentunya harus ditetapkan dulu sebelum dikeluarkan," tandas ipar Ani Yudhoyono itu.
[ysa]
BERITA TERKAIT: