Berkonsultasi ke KPK Tidak Melanggar Hak Prerogatif Jokowi

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/widian-vebriyanto-1'>WIDIAN VEBRIYANTO</a>

LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Selasa, 21 Oktober 2014, 15:19 WIB

Berkonsultasi ke KPK Tidak Melanggar Hak Prerogatif Jokowi

Berkonsultasi mengenai nama calon menteri ke KPK dan PPATK tidak mengurangi hak prerogartif Presiden Joko Widodo dalam memilih dan mengangkat menteri.

Begitu ditegaskan politikus PDIP Budiman Sudjatmiko saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta (Selasa, 21/10).

"Toh itu hak prerogatif Jokowi untuk gunakan instrumen di negeri ini. Tentu selama itu tidak menyalahi konstitusi," katanya.

Menurut Budiman, jika sekadar memilih yang sesuai dengan kenyamanan dan keinginan, Jokowi bisa dengan cepat memilih menterinya. Tapi, dia punya keinginan lain, yaitu memastikan kabinetnya bukan diisi orang yang bermasalah.