Namun, Ketua Majelis Syariah Partai PPP Maimun Zubair mengatakan Muktamar Subaya yang digelar kubu Romi tersebut tidak sah. Menurut dia, muktamar tersebut dilaksanakan sebelum tercapainya islah antara dua kubu di internal PPP yang berseteru. Muktamar VIII baru dianggap sah jika dihadiri dan ditandatangani oleh Ketua Umum PPP Suryadharma (SDA) dan Romi sebagai Sekretaris Jenderal DPP PPP.
Pengamat komunikasi politik dari UMJ Dr. Harmonis mengatakan, agar tidak merugikan partai dan membuat kader resah, sebaiknya SDA-Romi ikhlas untuk islah alias berdamai.
"Ayolah islah. Prabowo-Jokowi saja sudah rekonsiliasi?" kata Harmonis kepada redaksi, Senin (20/10).
Sebagai partai lama, PPP, kata Harmonis, semestinya sudah terampil menyelesaikan konflik.
Ia menambahkan, setelah mencapai sepakat antara SDA-Romi nanti, PPP harus tancap gas menyongsong pemilu 2019. Pasalnya, pada pemilu 2014 lalu, PPP berada paling buncit dibanding partai berbasis Islam lainnya; PKB, PAN dan PKS.
"Kalau ribut terus kapan majunya?" tandas Harmanis.
[rus]
BERITA TERKAIT: