Pengamat komunikasi politik Ari Junaedi mengakui direbutnya pimpinan MPR melalui proses voting hingga dini hari tadi makin menunjukkan bendera demokrasi semakin sulit berkibar. Prospek kembalinya era tirani semakin membesar mengingat elit-elit partai pengusung Prabowo-Hatta semakin menguasai MPR setelah sebelumnya DPR.
"Harus kita waspadai agenda-agenda MPR ke depan, apakah tetap berjalan di relnya untuk mengawal demokrasi ataukah menyiapkan skenario untuk mengembalikan pemilihan presiden dari langsung menjadi model Orde Baru dulu yakni pemilihan melalui MPR. Kalau ini terjadi, bakalan demokrasi menjadi kenangan belaka dan kita perlu siap-siap memasuki era diktator dan oligarki politik yang merasuk seolah-olah berjalan sesuai konstitusi," ungkap Ari Junaedi kepada
RMOL beberapa saat lalu (Rabu, 8/10).
Menurut pengajar Program Pascasarjana Universitas Indonesia (UI) ini, pendukung Jokowi-JK tidak boleh gentar menerima kekalahan bertubi-tubi usai lolosnya Undang-Undang tentang MPR, DPD, DPR dan DPRD (MD3), Undang-Undang Pilkada, penentuan pimpinan DPR dan MPR. Justru Jokowi-JK harus makin giat mengikhtiarkan kerja kenegaraan untuk kepentingan rakyat banyak. Selama Jokowi-JK melakukan kerja nyata untuk rakyat, memperkuat KPK dan tidak pandang bulu untuk menegakkan hukum, kekuatan yang selalu mengumbar syahwat politik sakit hati akan loyo dengan sendirinya.
"Jangan anggap enteng perlawanan rakyat jika mereka sudak muak dan benci dengan perilaku elit politik. Jika nuansa sakit hati terus dikobarkan barisan pendukung Prabowo-Hatta, maka bisa jadi serangan balik dari rakyat jauh lebih dahsyat. Tekad perjuangan Jokowi untuk melawan mafia ekonomi dan mafia politik kini terbukti mengalami perlawanan yang dahsyat," urai Ari Junaedi yang juga dosen S2 Universitas Diponegoro (Undip) ini.
[ysa]
. Kalah di Pemilihan Presiden dan kandas di gugatan hukum di Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung serta Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu bukan berarti tidak ada celah. Setelah menyapu bersih pimpinan dan alat kelengkapan di DPR, koalisi Merah Putih kembali menyikat pimpinan MPR. 
.jpg)
