Program KB Mesti Digenjot Lagi

Kepala Lembaga Demografi Uni­­versitas Indonesia Sony Harry Harmadi mengatakan, gu­na men­­ce­gah ledakan pertum­buhan pen­duduk, pemerintahan men­da­tang perlu melakukan per­baikan stra­tegi program KB.

“Per­baikan strategi KB itu di­mu­lai dari me­ngubah paradigma ke­se­hatan jadi paradigma ke­luar­ga,” katanya di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 320 juta jiwa pada 2025. “Program KB yang telah diterapkan sejak era Or­de Baru cukup baik dalam me­ne­kan pertumbuhan pendu­duk. Namun, penerapan program KB untuk masa pendatang tidak efek­tif lagi dengan paradigma kese­hatan,” paparnya.

Dia menjelaskan, program KB pada masa mendatang tidak bisa lagi memaksa. Tapi menanamkan nilai-nilai pada masyarakat ten­tang makna membangun keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera.

“Paradigma kesehatan dalam program KB saat ini tidak tepat, tapi agar diperbaiki dengan meng­­­­gunakan paradigma keluar­ga,” kata Sony.

Dia juga menyarakan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk dile­bur ke dalam Kementerian Ke­pendudukan yang harus mem­ba­ngun program KB didasarkan pada kebutuhan masyarakat.

Guna memperbaiki paradigma pada program KB ini, saran Sony, harus ada sinergi kebijak­an an­tarkementerian di pemerin­tahan mendatang. “Tidak boleh ada ke­bijakan yang bertenta­ngan. Mi­salnya Jampersal, bisa diberi­kan kepada peserta KB untuk kela­hiran anak pertama dan kedua saja,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Koor­dinator Bidang Kesejahteraan Rak­yat (Menko Kesra) Agung Laksono berharap kepada pe­me­rin­tah baru agar dapat lebih me­ngembangkan kembali ber­ba­gai program, khususnya ter­kait ke­pendudukan.

“Masalah kepen­du­dukan In­donesia ke depan akan bertam­bah. Saat ini saja jum­lah pendu­duk Indonesia berada di posisi ke-4 terbanyak didunia. Hal itu tentu akan menja­di tantangan be­rat di sektor pendi­dikan dan pe­layanan kesehatan kedepan,”  kata politisi Golkar itu. ***