Demikian disampaikan Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan dalam diskusi publik "Strategi Mencapai Efektifitas dan Efisiensi Pemerintahan Jokowi-JK" di Hotel Haris, Jakarta, Selasa (23/9).
Pasalnya kata Ade, akibat ulah pejabat partai politik yang masuk di kementerian itulah roda pemerintahan yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak berjalan efektif. Utamanya karena kasus korupsi.
"Bukan berarti orang parpol ngga boleh jadi menteri. Tapi yang kemudian terjadi kan adanya politik dagang sapi. Kementerian jadi sumber logistik dan mesin uang partai," kata Ade.
Ia menghawatirkan, proses penunjukan kursi-kursi menteri di pemerintahan Jokowi-JK juga dikelilingi oleh syarat kepentingan politik. Menurut dia, hal ini harus dihindari oleh Jokowi-JK agar pemerintahannya berjalan dengan efektif dan efisien.
"Jangan sampai ada transaksi politik. Nah kami lagi menunggu juga nih janji Jokowi yang melarang menteri menjabat sebagai ketua umum partai atau jabatan lainnya. Ingat, publik akan selalu ingat janji Jokowi," demikian Ade.
[zul]
Presiden terpilih Joko Widodo harus menepati janjinya untuk tidak menempatkan elite politik yang memiliki jabatan strategis di partai politik menjadi menteri. 
BERITA TERKAIT: