JK menegaskan tujuh di antara 18 kementeriaan positif diisi oleh orang-orang "non partai" agar terhindar dari intervensi politik. Tujuh kementrian tersebut adalah Keuangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Usaha Milik Negara, Pertanian, Pekerjaan Umum, Kesehatan serta Pendidikan.
Pengamat komunikasi politik Ari Junaedi berpandangan bakal calon menteri mempengaruhi harapan publik dan komitmen Jokowi-JK dalam menyusun postur kabinet patut mendapat apresiasi positif. Jokowi-JK telah memulai era transparansi sebelum memulai kerja nasional.
"Selama ini, kabinet seperti apa dan apa kriterianya hanyalah urusan presiden terpilih. Publik hanya bersikap pasif dan
nerimo karena urusan kabinet adalah bagi-bagi kursi untuk membalas budi baik elit-elit partai yang mengusung presiden-wakil presiden terpilih. Publik di era Jokowi-JK diberi gambaran yang
cetho weleh-weleh soal arsitektur kabinet," kata Ari Junaedi kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Rabu, 17/9)
Hanya saja, saran Ari, Jokowi juga harus kembali memfilter kandidat pembantunya agar tekad membasmi mafia di segala bidang benar-benar tercapai. Jangan sampai, orang lama tetapi dengan kemasan baru kembali duduk di kabinet. Sementara nama Anies Baswedan di pos Pendidikan, Ignasius Jonan di BUMN dan Gde Pradnyana di ESDM sangat layak dipertimbangkan.
"Demikian juga kader partai yang mumpuni seperti TB Hassanudin, Eva Sundari, Pramono Anung, Teras Narang layak masuk kabinet tetapi dengan catatan jabatan di partai harus ditanggalkan. Saatnya anak muda perlu diberi peran di pemerintahan baru," ujar Ari Junaedi yang juga pengajar di Program Pascasarjana Universitas Indonesia dan Universitas Diponegoro ini.
[ysa]
. Usai Jokowi menjabarkan akan membentuk 34 jumlah kementerian dengan menyebut 18 pos kementerian untuk profesional murni dan 16 pos menteri untuk profesional partai, Jusuf Kalla makin menegaskan "jeroan" kabinetnya. 
.jpg)
