Menurut politisi Partai NasDem, Despen Ompusunggu, klarifikasi ini penting agar tidak menjadi fitnah dan syak wasangka, yang bahkan akan menyulitkan proses transisi pemerintahan dari SBY-Boediono kepada Jokowi-JK. Despen mengingatkan Tim Transisi agar bekerja secara transparan, akuntabel dan tidak melakukan
deal-deal atau janji-janji kepada pejabat-pejabat
existing.
"Jangan menjadi oligarki baru dan melebihi tugas, wewenang dan tanggungjawab, yang seolah punya kemampuan super menangani aneka persoalan bangsa dan negara ke depan. Apa yang dikeluhkan Presiden SBY dan Dipo Alam, tidak terlepas dari budaya tertutup yang dibangun Tim Transisi," tegas Despen beberapa saat lalu (8/9).
Menurut Fungsionaris DPP Partai NasDem ini, mekanisme rekruitmen atau penunjukan orang-orang, dengan kecenderung tertutup dan berbau KKN di Kantor Transisi Jokowi-JK, menjadi awal munculnya apatisme dan cibiran publik, khususnya terkait pelibatan personil-personil yang terindikasi buruk integritas moralnya, bahkan kerap disebut terlibat dalam praktek korupsi, mafia bisnis hingga mafia Migas, bahkan para pengkhianat SBY yang kini disebut-sebut ditampung di Kantor Transisi.
"Tim Transisi, mutlak menjaga, etika, integritas dan memelihara dukungan moral publik terhadap Jokowi-JK, sebagai pemimpin yang terpilih melalui kerja gotong royong dan kebersamaan rakyat, sehingga jangan kemudian terkesan menjadi penguasa baru dan merasa paling berhak. Rakyat menginginkan adanya transparansi, sebagai pengejawantahan dari revolusi mental yang dicanangkan Jokowi," demikian Despen.
[ysa]