Demikian disampaikan Direktur Pusat Kajian Aksi Revolusi Mental (Permanen), Rugby Adeana S. Rugby pun menilai praktek KK ini masih terjadi pada 140 perusahaan milik negara. Karena itu juga, perusahaan ini harus mulai diaudit secara transparan sehingga tercipta Indonesia baru, bersih dan sehat.
Rugby pun meminta Jokowi -JK bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginvestigasi aliran dana 140 Badan Usaha Milik Negara terset sebelum mereka dilebur dengan UU BPJS dan pemerintahan berjalan. Tak hanya menginvestigasi, pemerintah Jokowi-JK dan KPK juga harus mengumumkan kepada publik hasil audit aliran dana perusahaan berplat merah tersebut.
Terkait kesehatan, Rugby berharap pemerintah Jokowi-JK berani masuk ke dalam dalam dunia kesehatan terutama terkait dengan pengadaan alat-alat kesehatan dan bidang farmasi di Indonesia yang begitu komplek. Mulai dari masalah impor bahan baku, proses produksi sampai masalah harga eceran tertinggi obat yang masih menjadi perdebatan dikalangan pengusaha dan regulator.
"95 persen bahan baku farmasi kita masih impor dari Tiongkok dan India. Bahan Baku yang volumenya besar dan harganya murah diimpor dari Tiongkok. Bisa dimungkinkan dalam proses ini juga, terjadi praktik-praktik yang sangat merugikan masyarakat dan menjadi penghalang program-program Jokowi-JK jika tidak diberantas,"katanya beberapa saat lalu (Kamis, 4/9).
Lebih jauh, Rugby menilai BPJS Kesehatan harus mendapat perhatian khusus sesuai dengan Amanat UU BPJS.
[ysa]
. Sebagai bagian dari Revolusi Mental adal memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme yang hingga saat ini masih kuat mengakar di Indonesia. 
