"Usulan menjual pesawat kepresidenan tidak beralasan dikarenakan logika politis dan keamanan tidak menjadi pertimbangan, " ujar Penasihat Pusat Kajian Trisakti, TB. Hasanuddin, beberapa saat lalu (Rabu, 3/9).
Menurut Hasanuddin, ada empat alasan mengapa solusi efisiensi dengan menjual pesawat kepresidenan menjadi pincang. Pertama, menjual pesawat bekas berbeda harganya dengan pesawat baru dan tidak sebanding dengan harga pembeliannya. Kedua, pesawat kepresidenan ini dilengkapi segala perangkat teknologi yang berbeda dengan lainnya yang khusus diterapkan bagi perlindungan dan keamanan presiden.
Ketiga, lanjutnya, secara politis pembelian pesawat kepresidenan sudah disetujui oleh parlemen dan panitia anggaran termasuk PDIP dan tidak ada walk out atas pembelian tersebut. Keempat, alasan membeli pesawat untuk penghematan karena selama ini biaya carter pesawat cukup besar karena sudah termasuk komponen keuntungan perusahaan penyewaan carter.
"Aneh jika ada pernyataan menggunakan pesawat kepresidenan dianggap foya-foya. Selama saya interaksi dengan Jokowi tidak pernah tercermin pola hidup foya-foya beliau. Dia pribadi yang sederhana tapi apa yang sudah ada harus digunakan dengan baik dan efektif. Dia tidak merasa besar atau merasa rendah dengan naik Kijang atau Alphard. Mungkin lebih sering pejabat naik Alphard dibanding Jokowi," tandasnya
Efisiensi itu juga, lanjutnya, harus melihat faktor urgensi dan utilitasnya. Karena itu, kini saatnya menunggu gebrakan dan ide-ide Maruarar untuk Jokowi-JK bagaimana solusi menghadapi mafia anggaran dan pajak yang secara jelas menggerogoti pemasukan dan pengeluaran APBN.
"Jika hanya logika efisiensi semata yang dipakai sekalian aja usulkan atas nama efisiensi maka tank dan peralatan perang dijual juga semua dengan alasan toh kita tidak sedang perang," demikian TB Hasanuddin.
[rus]
BERITA TERKAIT: