Karena itu, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar yang juga Ketua Umum GP Ansor, Nusron Wahid, meminta pemerintahan Jokowi-JK untuk memperluas akses penjaminan kredit bagi pelaku usaha kecil dan mikro selain program KUR. Permintaan ini disampaikan Nusron saat menyampaikan presentasi di acara Rakernas 2014 Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) dengan tema Urgensi Peranan Lembaga Penjamin Kredit Bagi UMKM dan Koperasi, di Jakarta, Selasa malam (2/9)
Menurut Nusron, program penjaminan kredit saat ini terbukti telah berhasil memberikan kontribusi dalam peningkat aset, omzet, dan keuntungan yang berlipat ganda bagi penerima penjaminan kredit. Dan kalau semua pelaku usaha mikro, baik yang minta kredit di bank BUMN dan BPD mendapatkan fasilitas penjaminan seperti KUR, Nusron yakin sektor riil akan bergerak di pedesaan.
"Pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat, dengan pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif, dan penambahan penyerapan tenaga kerja juga akan berlipat," ujarnya.
Kalau konsep ini diberlakukan, lanjut Nusron, maka juga akan menumbuhkembangan bisnis penjaminan yang ada di Indonesia. Apalagi selain Jamkrindo dan Askrindo, sekarang sudah mulai muncul banyak adanya perusahaan penjaminan daerah, di berbagai propinsi seperti Jatim, Papua dan Bali.
"Saya yakin di hampir setiap propinsi akan muncul Jamkrida-Jamkrida baru," ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Nusron juga meyakini program Kredit Untuk Rakyat (KUR) adalah salah satu program bagus dalam upaya pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengentaskan kemiskinan. Untuk itu, kepada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) ke depan, program tersebut wajib dilanjutkan.
"Bahwa program KUR, atau apapun namanya nanti, bahwa program KUR ini solusi terbaik yang pernah dilakukan oleh pemerintah SBY, yang wajib dilanjutkan, dengan apapun namanya," kata Nusron
Menurut Nusron, yang tesisnya meneliti tentang KUR, KUR adalah lompatan efektif dari pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Alokasinyapun efektif karena bukan dari APBN, melainkan dari Dana PIhak Ketiga (DPK).
Sementara Dirut Jamkrindo Diding S Anwar menyambut baik kalau sampai semua pelaku UKMK mendapat fasilitas penjaminan kredit. "Kami siap melayani kalau sampai semua bank diijinkan utk mendapatkan fasilitas penjaminan kredit. Saya kira ide itu bagus," kata Diding S Anwar.
[ysa]
. Selama ini yang mendapat fasilitas premi penjaminan kredit hanya penerima kredit usaha rakyat (KUR) di bank-bank pemerintah. Padahal pelaku UKM yang belum tersentuh KUR masih sekitar 70 juta orang. 
BERITA TERKAIT: