Jokowi Didukung Sikat Mafia BBM

Demikian disampaikan Ketua Komite Energi Berdaulat (KEB) Asep Saefuddin dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Selasa (2/9).

Asep menjelaskan, adanya keberadaan mafia migas di Indonesia bisa dilihat dari tidak maksimalnya pengelolaan minyak dan sumber daya alam Indonesia. Masih banyak sumur minyak Indonesia yang belum dikelola.

Sungguh ironi, Indonesia dikenal dunia sebagai negara kaya minyak, tapi bukannya membawa kesejahteraan malah menggerusus APBN. Lifting di 1970-an itu 1.800 barel sekarang tinggal 800 barel. Cekungan yang digarap baru belasan, lifting turun terus akibatnya kita selalu mengimpor.

"Kita tidak produksi tapi kita mengimpor. Ini jelas kerjaannya mafia migas," ujar Asep.

Mafia minyak saat ini banyak terjadi di sektor hilir yaitu yang bermain-main dengan BBM subsidi yang sudah barang tentu akan menggerogoti kas negara. Kalau saja dari total subsidi BBM dan listrik tahun ini diperkirakan menembus angka Rp 392 triliun kemudian dikorupsi 20 persen tentu bukanlah nilai yang sedikit.

"Modus korupsi mafia minyak ini juga terjadi dengan ‘penipuan’ yang dilakukan oleh mafia minyak terhadap kualitas dan jenis minyak yang diimpor Pertamina. Kilang minyak kita itu disetting hanya bisa mengolah minyak produksi Afrika dan Timur Tengah," ungkap Asep.

Asep menuturkan, Petral atau Pertamina Trading Energy Ltd merupakan Perseroan Terbatas anak perusahan Pertamina yang bergerak di bidang perdagangan minyak. Saham Petral 99.83 persen dimiliki oleh PT. Pertamina dan 0.17 persen dimiliki oleh Direktur Utama Petral, Nawazir sesuai UU / CO Hongkong.

Tugas utama Petral adalah menjamin supply kebutuhan minyak yang dibutuhkan Pertamina/Indonesia dengan cara membeli minyak dari luar negeri. Saat ini Petral memiliki 55 perusahaan yang terdaftar sebagai mitra usaha terseleksi. Pengadaan minyak untuk Petral dilakukan secara tender terbuka. Namun Petral juga melakukan pengadaan minyak dengan pembelian langsung. Alasannya, ada jenis minyak tertentu yang tidak dijual bebas atau pembelian minyak secara langsung dapat lebih murah dibandingkan dengan mekanisme tender terbuka. Dalam dunia perminyakan, Petral dikenal sarang Mafia minyak.

Terpilihnya Jokowi sebagai presiden, tegas Asep, diharapkan dapat mewujudkan pemberantasan mafia migas di Indonesia. Jokowi juga agar cermat menunjuk menteri ESDM yaitu mampu bekerja dengan cepat dan membereskan persoalan “gasoline mafioso”. Karena Selama ini praktek mafia migas bebas berkeliaran di Kementerian akibat lemahnya pengawasan.

"Kami menyadari bahwa mafia minyak ini hanya bisa dibasmi dengan tiga jurus, yakni; Revolusi rakyat terhadap pemain yang dekat dengan kekuasaan saat ini. Pilih presiden RI yang bebas dari kooptasi mafia, seperti Joko Widodo. Pilih Menteri ESDM yang berani sikat Mafia BBM," demikian Asep. [rus]