Posisi Menko Perekonomian ini juga menjadi sangat penting mengingat persoalan ekonomi yang dihadapi pemerintahan Jokowi-JK sangatlah berat. Bukan semata persoalan defisit transaksi maupun investasi yang mandeg, melainkan juga yang kini dirasakan rakyat banyak terkait dengan pembatasan subsidi bahan bakan minyak (BBM).
Di tengah persoalan beban ekonomi ini, nama Luhut Panjaitan disebutkan sebagai salah satu nominator Menko Perekonomian. Jenderal Angkatan Darat yang berkiprah di Partai Golkar ini misalnya disebutkan media asing
Reuters bersama dengan sejumlah nama lain yang sudah dikenal sebagai kelompok neoliberal.
Kemunculan nama Luhut ini memicu kontroversi dan polemik, sebagaimana juga nama calon Menko lain yang dinilai neolib, yang bertentangan dengan janji "Trisakti" Jokowi. Luhut memang pernah menjabat Menteri Perdagangan dan Perindustrian di era Presiden Abdurrahman Wahid. Namun pengalamannya di posisi ini tidak meninggalkan kesan yang membanggakan.
Tentu saja juga, pewacanaan nama Luhut pun dinilai banyak orang pendukung Jokowi-JK bertentangan dengan prinsip pemerintahan Jokowi-JK yang mau diisi kabinet oleh profesional dan ahli di bidangnya. Luhut, meski seorang pengusaha, dinilai bukan orang tepat untuk posisi Menko Perekonomian itu, atau dengan kata lain
The Right Man on The Wrong Place.
Bila pun Jokowi-JK mau mengucapkan "terima kasih" atas upaya Luhut yang telah mendukungnya selama ini, maka posisi yang cukup tepat untuknya adalah Menko Polhukam atau Menteri Pertahanan. Dengan posisi ini, selain memang cukup sesuai dengan keahliannya, juga tidak akan memicu gejolak di dalam.
[ysa]
. Salah satu "muka" pemerintahan Jokowi-JK, apakah akan menunjukkan wajah keberpihakan pada ekonomi kerakyatan atau tidak, akan terlihat dari kursi menteri-menteri ekonomi, terutama Menko Perekonomian. 
