Karena itu, kata ekonom dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Solo, Lukman Hakim Hasan, mau tak mau Jokowi-JK harus bergerak cepat untuk bisa mengambil sisa tahun anggaran 2014 sehingga bisa menggenjot program unggulan Jokowi, seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Aalokasi anggaran untuk KIS bisa berasal dari alokasi anggaran Jaminan Kesehatan Nasional atau dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang disertai dengan ragam penyesuaian.
"Dan tugas pemerintahan Jokowi mematangkan sistemnya seperti yang dilakukan dengan Kartu Jakarta Sehat di DKI Jakarta," kata Lukman beberapa saat lalu (Rabu, 27/8).
Sedangkan untuk KIP, menurut Lukman, dana-dana biasiswa seperti Bidik Misi dari Kemendikbud atau dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) baru cair sekitar September-Oktober 2014. Dengan alokasi anggaran yang ada itu, KIP juga bisa langsung dimulai realisasinya, yang juga tentu dengan membangun sistemnya secara cepat.
"Dan kami yakin Jokowi bisa melakukannya. Toh sudah teruji, Jokowi bisa melakukannya ketika menjadi Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta," demikian Lukman.
[ysa]