"Semoga pertemuan awal Presiden SBY dan presiden terpilih pak Jokowi ada alternatif pemikiran dan konsensus baru bagi pemerintahan baru yang akan dilantik 20 Oktober," kata Sekjen DPP PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo, beberapa waktu lalu (Selasa, 26/8).
Terkait dengan persoalan bahan bakar minyak (BBM) yang kini menjadi perhatian publik, Tjahjo mengatakan bahwa hingga saat ini masih sedang dibahas dengan teliti. Ia pun melihat pemerintahan SBY tidak akan mengambil keputusan strategis terkait harga BBM dan kelangkaan BBM belakangan ini.
"Oleh karena itu, dalam postur APBN pemerintahan baru nanti perlu dibuka ruang fiskal yang luas," kata Tjahjo, yang juga Ketua Tim Pemenangan Jokowi-JK.
Tjahjo menegaskan, pemerintahan baru Presiden Jokowi akan menghitung waktu yang tepat untuk mengurangi subsidi BBM. Hal ini dengan pertimbangan beberapa visi misi yang disampaikan Jokowi-JK saat kampanye bisa berjalan. Misalnya kartu sehat, kartu pintar dan dana desa yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
[ysa]