Karena itu, ketika Jokowi ditetapkan sebagai pemenang pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), hal yang menjadi perhatian utama sementara publik adalah terkait dengan sosok yang akan dijadikan sebagai Menko Polhukam. Sosok Menko Polhukam ini dinilai akan menjadi salah satu "muka" pemerintahan Jokowi mendatang.
Kini, beberapa nama sudah muncul untuk menduduki kursi tersebut. Di antara nama itu misalnya Jenderal (Purn) AM. Hendropriyono, Jenderal (Purn) Budiman, Letjen (Purn) Luhut Panjaitan dan Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu.
Di antara keempat nama itu, dikabarkan, dukungan kepada Ryamizard kian menguat. Dukungan ini bukan hanya datang dari sementara publik, melainkan juga dari sementara kalangan internal partai pengusung. Ryamizard dinilai sebagai tentara religius yang sangat nasionalis.
Lebih-lebih, nama Ryamizard juga sempat masuk sebagai bakal calon wakil presiden untuk Jokowi. Dengan kata lain, kapasitas, kemampuan dan kedekatan Ryamizard dengan elit PDI Perjuangan tak diragukan lagi.
Sementara itu, nama sosok yang lainnya dinilai tidak cukup "bersih" di mata publik. Bahkan, di antara tiga jenderal itu, disebutkan ada sosok yang mendapat penolakan keras dari partai pengusung. Meski dia kini mendapatkan posisi yang "cukup terhormat," namun sebenarnya itu semata ungkapan "terimakasih" atas dukungannya dalam Pilpres selama ini, untuk selanjutnya tidak akan dipakai dalam jabatan strategis.
[ysa]
. Di antara keraguan publik pada sosok Jokowi saat maju sebagai capres adalah soal penguasaan Jokowi terhadap konsep hukum dan keamanan. 
