Hal ini terlihat dari Nota Keuangan yang disampaikan SBY bahwa anggaran untuk desa hanya dialokasikan sebesar Rp 9,1 triliun, dengan jumlah desa menurut Kementerian Dalam Negeri sebanyak 72.944 desa.
"Kalau nota keuangan SBY sebesar Rp 9,1 triliun maka per desa hanya akan menerima Rp 125 juta," kata anggota Komisi IX dari Fraksi Golkar, Poempida Hidayatulloh, dalam keterangan beberapa saat lalu (Selasa, 19/8).
Jelas saja, ungkap Poempida, nilai tersebut sangatlah minim dan tidak akan memberikan impact yang signifikan secara basis peningkatan kesejahteraan. Dan jika dana alokasi untuk desa ini dicairkan secara bertahap sampai sesuai dengan UU-nya maka angka yang pantas adalah di kisaran Rp 350 juta sampai Rp 500 juta per desa. berdasarkan pengalaman selama ini.
Dengan demikian, lanjut Poemoida, minimal alokasi dan untuk desa sekitar Rp 25,5 triliun sampai dengan Rp 36 trilun dari APBN. Kemudian untuk peningkatan kapasitas desa dan pemerintah desa, maka desa didampingi oleh fasilitator PNPM mandiri yang jumlahnya sekitar 25.387 orang, perlu juga disiapkan honor mereka setahun atau 16 bulan kedepan. Pendampingan ini ditujukan agar tidak terjadi penyalahgunaan dana tersebut.
"Saya berharap Pemerintahan yang sekarang masih dapat merevisi alokasi anggaran desa ini dan tidak ragu lagi memberikan dukungan penuh bagi pembangunan berbasis pedesaan yang sangat diharapkan ini," demikian Poempida.
[ysa]
. Niat dan semangat pemerintah untuk mensejahterakan basis pedesaan, yang juga menjadi janji capres, ternyata tidak didukung oleh pemerintahan SBY-Boediono secara maksimal. 
