Persoalan itu bukan semata terkait dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah menetapkan Jokowi-JK sebagai pemenang. Bukan pula sekedar gugatan yang diajukan Prabowo-Hatta di Mahkamah Konstitusi (MK). Persoalan itu jauh lebih mendasar dari soal dua pasangan kandidat pilpres.
Misalnya, ada sementara pihak yang mempertanyakan legalitas pemilu dan Pilpres. Hal ini juga bukan semata terkait sikap KPU yang mengeluarkan beberapa peraturan yang dinilai tidak diatur oleh UU atau bahkan menyalahi UU, melainkan juga terkait dengan keputusan MK sendiri yang sudah menetapkan bahwa pemilu dan pilpres yang tidak digabung atau tidak digelar secara bersamaan itu tidak konstitusinal. Namun tetap saja pilpres digelar.
Persoalan semakin rumit, dan dinilai sebagai malapetaka, ketika ada kecurigaan bahwa pilpres ini juga "ditongkrongin" asing. Asing begitu punya kepentingan pada Indonesia, bukan hanya pada proses demokratisasi, melainkan juga pada penjajahan bentuk baru dengan modus penguasaan sumber daya mineral.
Untuk membongkar persoalan ini, Insititut Ekonomi Politik Soekarno Hatta (IEPSH) akan menggelar diskusi publik, dengan tema "Apakah Kejahatan Pilpres Akan Menuai Malapetaka Bangsa." Diskusi yang akan dilaksanakan pada Senin 18 Agustus ini, sebagaimana dalam keterangan kepada redaksi, akan menghadirkan beberapa pembicara.
Di antara pembicara itu adalah tokoh nasional Rachmawati Soekarnoputri, mantan anggota KPU Chusnul Mar'iah, anggota DPD Poppy Dharsono, ahli IT Justiani serta budayawan Ratna Sarumpaet.
[ysa]
. Hingga saat ini, pemilihan presiden (pilpres) masih menyisakan persoalan yang cukup rumit, dan bila tidak diselesaikan dianggap bisa menjadi malapetaka. 
BERITA TERKAIT: