"Kenapa soal Munas 2014 baru sekarang diminta, kenapa tidak pada saat Munas 2009, atau tahun-tahun sebelum Pilpres?" kata Wasekjen DPP Golkar, Lalu Mara Satriawangsa, kepada
Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Selasa, 12/8).
Lalu Mara menilai pernyataan ini sangat relevan. Sebab pengurus yang mendesak Munas digelar 2014 itu juga mengetahui dan menerima SK DPP, dengan masa bakti kepengurusan tahun 2009-2015.
"
Kok saat terima SK pengangkatan sebagai pengurus tidak protes, malah asik-asik saja," tuturnya.
Dalam hal ini, Lalu Mara memberi contoh sikap Ketua Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Akbar Tandjung, yang secara organisasi patut ditiru. Akbar Tanjung merupakan sosok yang sering mengkritik dan mendebat pengurus DPP Golkar. Namun begitu ada keputusan resmi, Akbar taat pada keputusan organisasi tersebut
"Bukan tetap menyuarakan perbedaan meski keputusan sudah diambil. Kalau belum diambil berbeda, ada dinamika, itu wajar. Kalau sudah keputusan diambil masih berbeda, itu namanya memaksakan kehendaknya saja," demikian Lalu Mara.
[ysa]
BERITA TERKAIT: